Tim Monev Aceh 1 Satgas PPR Pusat Monitor Langsung Penanganan Bencana di Kabupaten Bener Meriah
BENER MERIAH – Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (Satgas PPR) Pusat melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) penanganan bencana di Kabupaten Bener Meriah, Aceh, sebagai bagian dari upaya memastikan percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana berjalan sesuai rencana.
Tim Monitoring dan Evaluasi Aceh 1 dipimpin langsung oleh Laksamana Pertama TNI Nouldy Jan Tangka. Kegiatan tersebut turut dihadiri perwakilan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Balai Wilayah Sungai (BWS), Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA), Kementerian Pekerjaan Umum, serta unsur terkait lainnya.
Kedatangan tim disambut langsung oleh Bupati Bener Meriah, Tagore Abubakar, didampingi Wakil Bupati, di Pendopo Bupati. Dalam sambutannya, Bupati menyampaikan apresiasi atas perhatian dan dukungan pemerintah pusat dalam membantu penanganan dampak bencana di wilayahnya.
"Kami sangat bahagia dan bangga. Ini adalah bukti nyata bahwa pemerintah pusat selalu hadir. Mulai dari awal bencana hingga hari ini, bantuan terus kami rasakan dan masyarakat kami sudah banyak yang terbantu," ujar Bupati Tagore.
Dalam rapat koordinasi, tim memaparkan data kerusakan serta perkembangan penanganan pascabencana. Pembahasan difokuskan pada kondisi infrastruktur jalan, lahan pertanian, sawah, kebun kopi, sarana pendidikan, rumah ibadah, hingga fasilitas kesehatan seperti puskesmas yang terdampak.
Selain mengevaluasi pelaksanaan program rehabilitasi dan rekonstruksi yang telah berjalan, tim juga membahas rencana tindak lanjut program pada periode berikutnya. Adapun rincian alokasi program per tahun masih menunggu konfirmasi agar sesuai dengan dokumen resmi pemerintah.
Laksamana Pertama TNI Nouldy Jan Tangka menegaskan bahwa kehadiran Satgas PPR bertujuan memastikan seluruh data kerusakan terdokumentasi secara akurat sesuai standar operasional pemerintah pusat. Data tersebut nantinya akan menjadi dasar bagi kementerian dan lembaga terkait dalam menyusun langkah percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi.
"Kami hadir sebagai perwakilan pemerintah pusat untuk membantu mengurangi berbagai permasalahan di daerah, khususnya di Kabupaten Bener Meriah," tegasnya.
Usai rapat koordinasi, rombongan melanjutkan peninjauan ke sejumlah lokasi terdampak bencana di Kabupaten Bener Meriah. Peninjauan lapangan dilakukan untuk melihat secara langsung kondisi wilayah serta memastikan penanganan berjalan sesuai kebutuhan masyarakat. Mengingat kondisi geografis yang masih rawan terjadi longsor susulan, proses rehabilitasi dan rekonstruksi dilakukan secara bertahap berdasarkan skala prioritas.
Kegiatan monitoring dan evaluasi ditutup dengan foto bersama Bupati dan Wakil Bupati, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), kepala perangkat daerah, serta Tim Satgas PPR Pusat sebagai wujud komitmen bersama dalam mempercepat pemulihan wilayah terdampak bencana demi meningkatkan kembali kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bener Meriah. (erizal)



erizal 


















