Komisi III DPRD Kuansing Jemput Dukungan Infrastruktur Digital ke Komdigi

JAKARTA, LINTASTIMURMEDIA.COM – Komitmen Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing) dalam mempercepat transformasi digital terus diperkuat melalui sinergi dengan legislatif. Bersama Komisi III DPRD Kuansing, pemerintah daerah melakukan audiensi strategis dengan Direktorat Jenderal Akselerasi Infrastruktur Digital, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) Republik Indonesia, Selasa (21/7/2026), guna memperjuangkan dukungan pemerintah pusat dalam pengembangan infrastruktur digital, peningkatan layanan telekomunikasi, hingga pemerataan akses internet di wilayah Kabupaten Kuantan Singingi.

Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya mempercepat pembangunan daerah berbasis teknologi informasi dan komunikasi, sekaligus mendukung visi transformasi digital nasional yang menitikberatkan pada pemerataan akses digital, peningkatan kualitas pelayanan publik, dan penguatan daya saing daerah.

Rombongan Pemerintah Kabupaten Kuansing dan Komisi III DPRD diterima langsung oleh Pelaksana Harian (Plh.) Direktur Akselerasi Infrastruktur Digital Komdigi, Agung Setio Utomo, didampingi Ketua Tim Fokus Wilayah Pelayanan Universal Telekomunikasi, Handoko, di kantor Kementerian Komunikasi dan Digital, Jakarta.

Audiensi tersebut dihadiri anggota Komisi III DPRD Kuansing, yakni Oberlin Manurung, Mairizaldi, Gusmir Indra, dan Bertha Uli Sinurat. Sementara dari Pemerintah Kabupaten Kuansing hadir Plt. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Diskominfoss) Kuansing Hevi Heri Antoni, Kepala Bappedalitbang Hendra Roza, Sekretaris BPKAD, serta perwakilan Bidang dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kuansing.

Dalam pertemuan yang berlangsung konstruktif tersebut, Komisi III DPRD Kuansing menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam mengakses berbagai program strategis pemerintah pusat, khususnya yang berkaitan dengan penguatan infrastruktur komunikasi dan digitalisasi pelayanan publik.

Salah satu usulan prioritas yang disampaikan adalah pembangunan lima unit videotron di sejumlah titik strategis di Kabupaten Kuantan Singingi. Keberadaan videotron dinilai tidak hanya akan memperkuat efektivitas penyebarluasan informasi pemerintah kepada masyarakat, tetapi juga membuka peluang baru dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui optimalisasi pemanfaatan ruang iklan yang dikelola pemerintah daerah.

Selain menjadi media publikasi program pembangunan, videotron juga diharapkan mampu mendukung promosi potensi daerah, sektor pariwisata, investasi, produk UMKM, hingga berbagai agenda pemerintahan secara lebih modern, cepat, dan menjangkau masyarakat luas.

Menanggapi usulan tersebut, Plh. Direktur Akselerasi Infrastruktur Digital Komdigi, Agung Setio Utomo, menyampaikan apresiasi atas sinergi yang dibangun Pemerintah Kabupaten Kuansing bersama DPRD dalam memperjuangkan percepatan pembangunan infrastruktur digital.

Menurutnya, usulan pembangunan videotron akan menjadi salah satu bahan pertimbangan pemerintah pusat dan diupayakan dapat direalisasikan melalui program Kementerian Komunikasi dan Digital pada Tahun Anggaran 2027, dengan tetap mengacu pada mekanisme, kesiapan daerah, serta skala prioritas nasional yang berlaku.

Selain membahas pembangunan videotron, audiensi juga mengangkat sejumlah isu strategis terkait penataan infrastruktur telekomunikasi, termasuk keberadaan jaringan kabel penyedia layanan internet atau Internet Service Provider (ISP) yang saat ini berkembang pesat di berbagai daerah.

Ketua Tim Fokus Wilayah Pelayanan Universal Telekomunikasi Komdigi, Handoko, menjelaskan bahwa sebagian besar penyelenggara layanan internet rumah telah menjalin kerja sama dengan operator yang memiliki izin resmi dari pemerintah pusat sehingga aktivitas operasionalnya telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Meski demikian, ia menegaskan bahwa penataan, pengawasan, serta pengendalian jaringan telekomunikasi tetap menjadi kewenangan pemerintah pusat yang pelaksanaannya membutuhkan dukungan pemerintah daerah melalui koordinasi, pemantauan, dan penertiban apabila ditemukan pelanggaran terhadap regulasi yang berlaku.

Pada kesempatan tersebut, Handoko juga membuka peluang yang lebih luas bagi Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia aparatur melalui berbagai program pelatihan digital bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang difasilitasi oleh Kementerian Komunikasi dan Digital.

Program tersebut diharapkan mampu meningkatkan kapasitas ASN dalam menghadapi era digital, memperkuat tata kelola pemerintahan berbasis elektronik, serta mendorong terwujudnya pelayanan publik yang semakin efektif, efisien, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Audiensi turut membahas salah satu persoalan yang masih menjadi perhatian masyarakat Kuantan Singingi, yakni keberadaan wilayah blankspot atau kawasan yang belum terjangkau layanan telekomunikasi secara optimal.

Dalam paparannya, Handoko menyampaikan bahwa hingga saat ini Kementerian Komunikasi dan Digital telah memfasilitasi layanan akses internet pada 48 titik di Kabupaten Kuantan Singingi yang mayoritas berada di lingkungan satuan pendidikan sebagai bagian dari program pemerataan akses digital nasional.

Sementara itu, terhadap 53 titik blankspot yang masih tersisa, Pemerintah Kabupaten Kuansing dipersilakan untuk menyampaikan usulan resmi melalui Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Diskominfoss) agar selanjutnya dilakukan proses verifikasi, kajian teknis, serta tindak lanjut sesuai ketentuan yang berlaku di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Digital.

Plt. Kepala Diskominfoss Kuansing, Hevi Heri Antoni, menyampaikan apresiasi atas dukungan dan pendampingan yang diberikan Komisi III DPRD Kuansing dalam memperjuangkan berbagai kebutuhan daerah di tingkat pemerintah pusat.

Menurutnya, sinergi yang terjalin mencerminkan komitmen bersama antara eksekutif dan legislatif dalam mendorong percepatan pembangunan daerah, khususnya melalui penguatan infrastruktur digital yang menjadi fondasi penting bagi peningkatan kualitas pelayanan publik dan pertumbuhan ekonomi daerah.

"Kolaborasi antara pemerintah daerah dan DPRD menjadi modal penting dalam memperjuangkan berbagai kebutuhan daerah di pemerintah pusat. Kami berharap sinergi ini dapat menghasilkan program-program nyata yang memberikan manfaat bagi masyarakat Kuantan Singingi," ujar Hevi.

Pada kesempatan yang sama, jajaran Kementerian Komunikasi dan Digital juga memperkenalkan Layanan Darurat 112, yakni sistem layanan panggilan darurat terpadu yang dikelola pemerintah daerah untuk mengintegrasikan penanganan berbagai kondisi kedaruratan masyarakat.

Melalui layanan tersebut, masyarakat dapat mengakses bantuan dalam berbagai situasi darurat, mulai dari layanan kesehatan, kebakaran, bencana alam, gangguan keamanan dan ketertiban, hingga koordinasi lintas instansi seperti BPBD, Dinas Kesehatan, Dinas Pemadam Kebakaran, Polres, Kodim, serta berbagai unsur relawan yang terlibat dalam penanganan keadaan darurat.

Pengenalan layanan ini diharapkan menjadi salah satu langkah awal bagi Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi dalam mengembangkan sistem respons cepat berbasis teknologi digital yang terintegrasi, sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat berlangsung lebih cepat, efektif, dan tepat sasaran.

Melalui audiensi tersebut, Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi, Komisi III DPRD Kuansing, dan Kementerian Komunikasi dan Digital sepakat untuk terus memperkuat sinergi dan koordinasi dalam mendukung percepatan pembangunan infrastruktur digital di daerah. Kolaborasi ini diharapkan mampu mempercepat pemerataan akses telekomunikasi, mengurangi wilayah blankspot, meningkatkan literasi digital aparatur, menghadirkan layanan publik berbasis teknologi yang lebih modern, serta memperkuat transformasi digital sebagai pilar pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Kuantan Singingi.